BAB I
PENDAHULUAN
- Latar Belakang Masalah
Perkembangan zaman membuat lembaga pendidikan
mempunyai banyak tuntutan tugas dan tanggung jawab yang pertama dan yang utama
dari para pimpinan adalah menciptakan lembaga pendidikan yang semakin efektif,
dalam arti menjadi semakin bermanfaat bagi sekolah itu sendiri dan bagi
masyarakat luas penggunanya. Agar tugas dan tanggung
jawab para lembaga pendidikan yang diwakili oleh seorang
pemimpin tersebut menjadi nyata, kiranya mereka perlu
memahami, mendalami, dan menerapkan beberapa konsep ilmu manajemen yang dewasa
ini telah dikembang-mekarkan oleh pemikir-pemikir dalam dunia bisnis. Manakala
diperdalam secara sungguh-sungguh, kiranya konsep-konsep ilmu manajemen
tersebut memiliki nilai (dalam arti values) yang tidak akan menjerumuskan dunia
pendidikan kita ke arah bisnis yang dapat merugikan atau mengecewakan
masyarakat luas penggunanya.
Secara luas, penerapan konsep-konsep ilmu
manajemen untuk bidang administrasi pendidikan sudah dimulai semenjak dua hingga tiga dekade yang lalu, namun hal
tersebut belum cukup mendapat perhatian dari dunia kependidikan di negara kita.
Hal tersebut terjadi akibat kurangnya efesiensi terhadap administrasi
yang dilaksanakan di lembaga pendidikan. Di dalam
kelangkaan, manakala jurusan Administrasi Pendidikan ini dapat berkembang,
kiranya bahasan tentang cara-cara pengelolaan (atau manajemen) untuk
lembaga-lembaga pendidikan (misalnya sekolah) juga dapat berkembang. Jurusan
Manajemen Kependidikan yang telah berkembang di beberapa negara itu sendiri
kiranya juga merupakan pengembangan dari Jurusan Administrasi Pendidikan, yang
dibahas dalam Jurusan Adminidtrasi Pendidikan tersebut antara lain adalah
aplikasi konsep-konsep atau model-model manajemen (bisnis) untuk dunia
kependidikan, antara lain konsep pengembangan budaya dan iklim organisasional,
penerapan konsep transformational leadership, penggunaan konsep TQM,
penerapan konsep perencanaan strategik (strategic
planning), dan lain sebagainya.
Penerapan teori yang didapat dalam dunia pendidikan
dapat berjalan sesuai dengan fungsi, sehingga etika penerapanya tidak ada
kesenjangan. Pada ranah Komponen administrasi yang meliputi : Administrasi
Personal Sekolah, Administrasi Kurikulum, Administrasi Sarana dan Prasarana,
Administrasi Kesiswaan, dan Administrasi Peran serta Masyarakat. Pada tahap
tata kerja kelembagaannya dapat berjalan dengan baik sehingga mekanisme dan
aturan yang dipakai sesuai dengan tupoksinya.
- Rumusan Masalah
Dari latar belakang tersebut
dapat diambil permasalahn yang yaitu.
- Bagaiman Ruang Lingkup Pendidikan agar sama perseprsi dan terjadi singkronisasi?
- Bagaimana aturan Pendidikan yang dipakai sesuai dengan arah pendidikan?
- Bagaimana mekanisme pendidikan yang dipakai dapat menghasillkan lulusan berkualitas?
- Bagaimana tata kerja kelembagaan pendidikan?
- Tujuan Penulisan
- Menyamakan presepsi dan sinkronisasi penyelenggaraan administrasi Pendidikan ;
- Memberikan arah dalam penyelenggaraan administrasi pendidikan;
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pendidikan;
- Menuju tertib administrasi.
- Sistematika Penulisan
BAB I
Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penulisan, dan sistematika penulisannya.
BAB II
Pembahasan, yang terdiri dari : Komponen pendidikan, aturan pendidikan, mekanisme
pendidikan, dan tata kerja kelembagaan pendidikan.
BAB III
Penutup, yang terdiri dari simpulan dan saran dan yang terakhir daftar pustaka
BAB II
RUANG LINGKUP PENDIDIKAN
A.
ADMINISTRASI PERSONAL PENDIDIKAN
Dalam konsep kegiatan lembaga pendidikan bukan hal
yang mudah untuk dikerjakan, maka untuk memaksimalkannya memerlukan makhluk
yang pintar dalam berfikir (manusia). Karena kelancaran sebuah kegiatan dalam
pendidikan untuk merealisasikan programnya ditentukan oleh manusia-manusia yang
menjalankannya. Kepegawaian disebut juga personalia atau karyawan ataupun
personel. Karena menurut penulis artinya sama, maka dalam tulisan ini
dipergunakan istilah-istilah tersebut secara bergantian.
1.
Pengertian
Adalah kegiatan mencakup penetapan norma, standar, prosedur, pengangkatan,
pembinaan, penatalaksanaan, kesejahteraan dan pemberhentian tenaga kependidikan
sekolah agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan
sekolah.
2.
Tujuan
Untuk mewujudkan keseragaman perlakuan dan kepastian hukum bagi tenaga kependidikan
sekolah dasar dalam melaksanakan tugas dan fungsi, wewenang dan tanggung
jawabnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Komponen Administrasi
Kepegawaian
a. Penyusunan formasi
b. Pengadaan pegawai
c. Kenaikan pangkat
d. Pembinaan dan pengembangan
karier pegawai
e. Ketatalaksanaan tenaga
kependidikan
·
Pembuatan Buku Induk Pegawai
·
Daftar Urut Kepegawaian ( DUK )
·
Kartu Pegawai ( KARPEG )
·
Tabungan Asuransi Pegawai ( TASPEN )
·
Asuransi Kesehatan ( ASKES )
·
Kartu Istri ( KARIS ) dan Kartu Suami ( KARSU )
4. Pemberhentian Pegawai
Pemberhentian pegawai PNS dapat dibedakan seperti
berikut :
a. Pemberhentian atas
permintaan sendiri
b. Pemberhentian karena
mencapai batas usia pensiun
c. Pemberhentian karena adanya
penyederhanaan organisasi
d. Pemberhentian karena melakukan
pelanggaran
e. Pemberhentian karena tidak
cakap jasmani dan rohani
f.
Pemberhentian karena meninggalkan tugas
g. Pemberhentian karena
meninggal dunia atau hilang
5. Ketenagaan
Dilihat dari jenisnya ketenagaan di
SD/SMP/SMA/SMAK terdiri atas
a. Kepala Sekolah
b. Guru (kelas, mata pelajaran,
agama, penjaskes, muatan lokal)
c. Tenaga Administrasi / TU
d. Penjaga Sekolah / kebersihan
sekolah
e. Tenaga Fungsional lainnya (
Guru BP, Pustakawan, laboran dan teknisi sumber
f.
belajar )
Dilihat dari statusnya, ketenagaan di SD/SMP/SMA/SMAK terdiri atas:
a. pegawai negeri sipil ( PNS )
b. guru tidak tetap
c. guru bantu
d. tenaga sukarela
B.
ADMINISTRASI KURIKULUM
Kualitas suatu lembaga pendidikan yang menjadi
tugas utama kepala sekolah adalah menjamin adanya program pengajaran yang baik
bagi peserta didik. Sedangkan stafnya mendapat bagian tanggung jawab dalam
membantu usaha pelaksanaan dan pengembangan program pengajaran yang efektif.
1.
Pengertian
Administrasi program pengajaran merupakan kegiatan yang meliputi pengaturan
seperangkat program pengalaman belajar yang disusun untuk mengembangkan
kemampuan siswa sesuai dengan tujuan sekolah.
2. Tujuan
Tujuan administrasi program pengajaran adalah sebagai pedoman:
·
perencanaan aktivitas pembelajaran di sekolah
·
pelaksanaan pembelajaran di sekolah
·
pengendalian pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan perencanaan
·
pengukuran tingkat keberhasilan aktivitas pembelajaran di sekolah
3. Komponen Administrasi
Program Pengajaran
·
Penelaahan program pengajaran
·
Rencana program pengajaran
·
Pengembangan kurikulum muatan lokal
Tujuan kurikulum muatan lokal adalah :
·
memanfaatkan sumber daya alam, sosial dan budaya masyarakat dalam
pembelajaran
·
memenuhi kebutuhan daerah berkaitan dengan pendidikan
·
mengembangkan budaya setempat
·
menyelaraskan kehidupan sekolah dengan kehidupan masyarakat sebenarnya
·
menumbuhkembangkan rasa memiliki dan rasa bangga terhadap apa yang dimiliki
daerah
4. Penyusunan program
pengajaran
5. Pelaksanaan pembelajaran
6. Pengendalian program
pengajaran
7. Penilaian program pengajaran
C. ADMINISTRASI SARANA DAN
PRASARANA
1. PENGERTIAN
Secara Etimologis (bahasa) prasarana berarti alat tidak langsung untuk
mencapai tujuan dalam pendidikan . misalnya : lokasi/tempat, bangunan sekolah,
lapangan olahraga, uang dsb. Sedangkan sarana berarti alat langsung untuk
mencapai tujuan pendidikan . misalnya ; Ruang, Buku, Perpustakaan, Laboratorium
dsb. Dengan demikian dapat di tarik suatau kesimpulan bahwa Administrasi sarana
dan prasarana pendidikan itu adalah semua komponen yang sacara langsung maupun
tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan dalam
pendidikan itu sendiri. Menurut keputusan menteri P dan K No 079/ 1975, sarana
pendididkan terdiri dari 3 kelompok besar yaitu :
a. Bangunan dan perabot sekolah
b. Alat pelajaran yang terdiri
dari pembukuan , alat-alat peraga dan laboratorium.
c. Media pendidikan yang dapat
di kelompokkan menjadi audiovisual yang menggunakan alat penampil dan media
yang tidak menggunaakan alat penampil. Secara micro (sempit) kepala sekolahlah
yang bertanggung jawab atas pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang di
perlukan di sebuah sekolah. Sedangkan administrasi sarana dan prasarana itu
sendiri mempunyai peranan yang sangat penting bagi terlaksananya proses
pembelajaran di sekolaah serta menunjang tercapainya tujuan pendidikan di
sebuah sekolah baik tujuan secara khusus maupun tujuan secara umum Terdapat
beberapa pemahaman mengenai administrasi sarana dan prasarana di antaranya
adalah :
1)
Berdasarkan konsepsi lama dan modern Menurut konsepsi lama administrasi
sarana dan prasarana itu di artikan sebagai sebuah sistem yang mengatur
ketertiban peralatan yang ada di sekolah . Menurut konsepsi modern administrasi
sarana dan prasarana itu adalah suatu proses seleksi dalam penggunaan sarana
dan prasarana yang ada di sekolah . Guru menurut konsepsi lama bertugas untuk
mengatur ketertiban penggunaan sarana sekolah, menurut konsepsi modern guru
bertugas sebagai administrator dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah.
2)
Berdasarkan pandangan pendekatan operasional tertentu
·
Seperangkat kegiatan dalam mempertahankan ketertiban penggunaan sarana dan
prasarana di sekolah melalui penggunaan di siplin (pendekatan otoriter )
·
Seperangkat kegiatan untuk mempertahankan ketertiban sarana dan prasarana
sekolah dengan melalui pendekatan intimidasi
·
Seperangkat kegiatan untuk memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana
sekolah dalam proses pembelajaran (pendekatan permisif)
·
Seperangkat kegiatan untuk mengefektifkan penggunaan sarana dan prasarana
sekolah sesuai dengan program pembelajaran (pendekatan intruksional)
·
Seperangkat kegiatan untuk mengembangkan sarana dan prasarana sekolah
·
Seperangkat kegiatan untuk mempertahankan keutuhan dan keamanan dari sarana
dan prasarana yang ada di sekolah. Pengertian lain dari administrasi sarana dan
prasarana adalah suatu usaha yang di arahkan untuk mewujudkan suasana belajar
mengajar yang efektif dan menyenangkan serta dapat memotivasi siswa untuk
belajar dengan baik sesuai dengan kemampuan dan kelengkapan sarana yang ada.
Dengan demikian adminitrasi sarana dan prasarana itu merupakan usaha untuk
mengupayakan sarana dan alat peraga yang di butuhkan pada proses pembelajaran
demi lancarnya dan tercapainya tujuan pendidikan .
2.
MACAM – MACAM SARANA DAN PRASARANA
Adapun macam-macam sarana dan prasarana yang di perlukan di sekolah demi
kelancaran dan keberhasilan kegiatan proses pendidikan sekolah adalah :
a. Ruang kelas : tempat siswa
dan guru melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar.
b. Ruang perpustakaan : tempat
koleksi berbagai jenis bacaan bagi siswa dan dari sinilah siswa dapat menambah
pengetahuan.
c. Ruang laboratorium ( tempat
praktek) : tempat siswa mengembangkan pengetahuan sikap dan keterampilan serta
tempat meneliti dengan menggunakan media yang ada untuk memecahkan suatu
masalah atau konsep pengetahuan .
d. Ruang keterampilan adalah
tempat siswa melaksanakan latihan mengenai keterampilan tertentu.
e. Ruang kesenian : adalah
tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan seni
f.
Fasilitas olah raga : tempat berlangsungnya latihan-latihan olahraga.
3.
RUANG LINGKUP ADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN
a.
LAHAN
Lahan yang di perlukan untuk mendirikan sekolah harus di sertai dengan
tanda bukti kepemilikan yang sah dan lengkap (sertifikat).
b.
RUANG
Secara umum jenis ruang di tinjau dari fungsinya dapat di kelompokkan dalam
beberapa bagiab diantaranya :
1) Ruang pendidikan berfungsi
untuk menampung proses kegiatan belajar mengajar teori dan praktek antara lain
:
·
Ruang teori sejumlah rombel
·
Ruang perpustakaaan
·
Ruang Laaboraatorium
·
Ruang kesenian
·
Ruang Olah raga
·
Ruang keteraampilan
2) Ruang administrasi
Ruang Administrasi berfungsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan kantor.
Ruang administrasi terdiri dari :
·
Ruang kepala sekolah 3. Ruang tata usaha
·
Ruang guru
·
Gudang
3) Ruang penunjang
Ruang penunjang berfungsi untuk menunjang kegiatan yang mendukung proses
kegiatan belajar mengajar antara lain :
·
Ruang Ibadah
·
Ruang serbaguna
·
Ruang koperasi sekolah 6. Ruang UKS
·
Ruang OSIS
·
Ruang WC/ kamar mandi
·
Ruang BP
4.
FUNGSI ADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA
Selain memberi makna penting bagi terciptanya dan terpeliharanya kondisi
sekolah yang optimal administrasi sarana dan prasarana sekolah berfungsi
sebagai ;
a.
Memberi dan melengkapi fasilitas untuk segala kebutuhan yang di perlukan
dalam proses belajar mengajar.
b.
Memelihara agar tugas-tugas murid yang di berikan oleh guru dapat
terlaksana dengan lancar dan optimal.
5.
TUJUAN ADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA
Adapun yang menjadi tujuan dari administrasi saran dan prasarana adalah
tidak lain agar semua kegiatan tersebut mendukung tercapainya tujuan pendidikan
. Administrasi sarana dan prasarana semakin lama di rasakan semakin rumit
karena pendidikan juga menyangkut masyarakat atau orang tua murid, yang
terlibat langsung dalam pendidkan tersebut.Oleh karena itu apabila administrasi
sarana dan prasarana berjalan dengan baik maka semakin yakin pula bahwa tujuan
pendidikan akan tercapai dengan baik.
Mengingat sekolah itu merupakan subsistem pendidikan nasional maka tujuan
dari administrasi sarana dan prasarana itu bersumber dari tujuan pendidikan
nasional itu sendiri . sedangkan subsistem administrasi sarana dan prasarana
dalam sekolah bertujuan untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan sekolah
tersebut, baik tujuan khusus maupun tujuan secara umum. Adapun tujuan dari
administrasi sarana dan prasarana itu adalah :
a.
mewujudkan situasi dan kondisi sekolah yang baik sebagai lingkungan belajar
maupun sebagai kelompok belajar ,yang memungkinkan peserta didik untuk
mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin.
b.
Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya
interaksi dalam pembelajaran.
c.
Menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan
memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan
intelektual siswa dalam proses pembelajaran
d.
Membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi ,
budaya serta sifat-sifat individunya.
D. ADMINISTRASI KESISWAAN
1. Pengertian
Administrasi kesiswaan merupakan usaha dan kegiatan yang meliputi
pengaturan tentang administrasi yang berkaitan dengan siswa dalam upaya
mengembangkan potensi siswa.
2. Tujuan administrasi
kesiswaan
·
mengetahui data siswa
·
mengetahui potensi siswa
·
mengetahui, membina dan mengembangkan kemampuan siswa
3. Administrasi kesiswaan
meliputi hal-hal berikut ini :
·
Penerimaan Siswa Baru
·
Mutasi Siswa
·
Penatalaksanaan Kesiswaan
Penatalaksanaan Kesiswaan meliputi hal-hal berikut ini :
1) Buku Induk
2) Buku Klaper
3) Buku Hadir Siswa
4) Buku Agenda Kelas
5) Buku Nilai
·
Buku Nilai Mata Pelajaran
·
Buku Nilai Pribadi Siswa
6) Daftar Keadaan Siswa
7) Laporan Kenaikan Kelas / Kelulusan
8) Daftar Calon Peserta Ujian
Akhir
4. Pembinaan Kesiswaan
Kegiatannya meliputi penyaluran aktivitas siswa dalam hal :
·
Kepemimpinan
·
keagamaan ( pesantren kilat bagi agama Islam)
·
budi pekerti
·
berbangsa dan bernegara
·
kewirausahaan
·
kesegaran jasmani
·
pengembangan kreasi dan seni
·
kepramukaan
5. Pelayanan Khusus Siswa
Pelayanan khusus terdiri atas :
·
bimbingan dan konseling
·
perpustakaan dan sumber belajar lainnya
·
beasiswa
·
transportasi
·
kantin / warung sekolah
·
asrama
·
kesehatan
·
pengayaan
·
remidial
·
karyawisata
E. ADMINISTRASI PERAN SERTA
MASYARAKAT
1. Pengertian
Pengaturan yang berkaitan dengan keikutsertaan / kontribusi dan tanggung
jawab secara fisik, mental dan emosional baik yang dilakukan perorangan maupun
kelompok masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah.
2. Tujuan
a. memajukan kualitas belajar
b. meningkatkan pertumbuhan dan
perkembangan anak
c. meningkatkan keserasian
kehidupan sekolah dengan kehidupan di masyarakat
d. memotivasi masyarakat dalam
membantu program sekolah
e. mewujudkan tanggungjawab
bersama antar pihak sekolah dan masyarakat terhadap kualitas pendidikan
3. Hasil Peran Serta Masyarakat
a. kesamaan persepsi masyarakat
dan pihak sekolah tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan
pendidikan
b. keterlibatan masyarakat
dalam pengambilan keputusan tentang pengembangan sekolah
c. keterlibatan masyarakat
dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah
d. keterlibatan masyarakat
dalam melaksanakan penilaian dalam keberhasilan sekolah
e. keterlibatan masyarakat
dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan program sekolah
4. Teknik Peran Serta
Masyarakat
a. secara individual, yaitu
dilakukan oleh masyarakat secara sukarela dalam menyampaikan saran atau
sumbangan lainnya untuk kepentingan sekolah
b. secara organisasi, yaitu
melalui organisasi masyarakat yang ada di sekolah
c. melalui media cetak dan
elektronik
5. Langkah-langkah Peran Serta
Masyarakat
a. mengidentifikasi potensi
masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan program pendidikan
b. membentuk organisasi peran
serta masyarakat
c. menyusun program peran serta
masyarakat
d. melaksanakan program peran
serta masyarakat
e. mengevaluasi peran serta
masyarakat
6. Prinsip-prinsip Partisipasi
Masyarakat dalam Pendidikan
a. Kerjasama dilandasi dengan
itikad baik oleh kedua belah pihak
b. Dalam partisipasinya,
masyarakat tetap menghormati segala peraturan yang berlaku di sekolah
c. Dalam hal teknis edukatif,
masyarakat tidak diperkenankan untuk campur tangan. Ini merupakan otoritas guru
dan sekolah yang bersangkutan
d. Peran serta masyarakat dapat
dibina secara terus menerus yang diorientasikan pada tujuan peningkatan kualitas
pendidik
F.
ATURAN, MEKANISME DAN TATA KERJA
KELEMBAGAAN PENDIDIKAN
Pembahasan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang
Sistem Pendididkan Nasional disebutkan pada BAB I Pasal 1 ayat 3 bahwa sistem
pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait
secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kemudian, UU Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Pasal 1 bahwa pemerintah memperhatikan
lembaga pendidikan supaya mutu pendidikan yang dilaksanakan itu berkualitas.
Dan Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian pasal 2 dan
pasal 3:
Pasal 2
a.
Pegawai negeri terdiri dari:
1)
Pegawai negeri sipil dan
2)
Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
b. Pegawai negeri sipil terdiri
dari:
1) Pegawai negeri sipil Pusat
2) Pegawai negeri sipil Daerah,
dan
3) Pegawai negeri sipil lain
yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
Pasal 3
Pegawai negeri adalah unsur
aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang dengan penuh kesetiaan
dan ketaatan kepada pancasila, UUD 1945. Negara dan pemerintah menyelenggarakan
tugas pemerintah dan pembangunan. Proses penerimaan, penganngkatan, dan
penempatan pegawai harus didasarkan pada prinsip penerimaan, pengangkatan, dan
pengangkatan orang yang tepat.
Maka penerimaan pegawai harus
didasarkan atas kemampuan dan potensi si calon dalam rangka mengisi jabatan.
Menurut UU No. 8 Tahun 1974 pasal 15 diatur. Jumlah dan susunan pangkat pegawai
negeri sipil yang diperlukan ditetapkan dalam formasi dalam jangka tertentu
berdasarkan jenis, sifat dan beban kerja yang harus dilaksanakan.
Dalam memperoleh dan
menggunakan tenaga kerja untuk dan di lembaga pendidikan dengan efesien,
sehingga mencapai tujuan lembaga pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya.
Segenap proses penataan tersebut meliputi bagaimana memperoleh tenaga kerja
yang tepat untuk tugas pekerjaannya dan pemutusan hubungan kerja dengan mereka.
Masalah Pokok sesuai dengan pembahasan di atas permasalahan penataan terhadap
pegawai lembaga pendidikan (sekolah) sebagai berikut.
1. Bagaimana memperoleh tenaga
kerja yang tepat untuk tugas pekerjaannya, termasuk mengatur pengangkatanya.
2. Bagaimana mengusahakan
tenaga kerja yang sudah diperolehnya itu dengan efesien, termasuk merangsang kegairahan
kerjanya.
3. Bagaimana memelihara
pegawai, pemberian gaji, intensif, kesejahteraan.
4. Bagaimana mengatur kenaikan
gaji dan pangkatnya, dan perpindahan mereka jika perlu terjadi.
5. Bagaimana mengembangkan mutu
pegawai
6. Bagaimana menilai pegawai.
7. Bagaimana menata pemutusan
hubungan kerja dengan pegawai.
Di Indonesia, lembaga
pendidikan (sekolah) menurut statusnya pemiliknya dibagi menjadi dua bagian,
yaitu : Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta.
BAB III
PENUTUP
- Simpulan
Pendidikan
pada saat ini banyak sekali persepsi yang berbeda-beda setiap lembaga
pendidikan, maka dengan mempelajari makalah ini dapat menyamakan presepsi dan
sinkronisasi penyelenggaraan administrasi pendidikan. Untuk mewujudkan hal
tersebut tidaklah mudah, perlu beberapa tahapan yang harus dilaksanakan yang
pada kenyataanya jarang sukses, sehingga kiranya memberikan arahan dalam
penyelenggaraan administrasi pendidikan. Setelah memberikan arahan yang
maksimal dengan melakukan pembelajaran yang ekstra akan menimbulkan
meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pendidikan. Pelaksanaan
administrasi pendidikan dilakukan dengan penuh ketelitian dan kerja sama yang
baik akan terwujud tertib administrasi.
- Saran
Ketika
kegiatan pelaksanaan terjadi perbedaan pendapat itu bukan hal yang baru, maka
langkah terbaiknya itu dengan membuat kesepakatan langkah atau tahapan mana
yang akan dipakai, sehingga terjadi sinkronisasi yang baik. Pada tahapan
adminstrasi untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang berkualitas harus mampu
memahami tata aturannya jangan sampai suatu lembaga pendidikan kurang memahami
hal tersebut, jika hal itu terjadi akan terjadi kejanggalan. Oleh karena itu,
pemahaman terhadap administrasi sangat penting sekaligus dalam pelaksanaanya.
DAFTAR PUSTAKA
Daryanto, M. 2006.
Administrasi Pendidikan. Jakarta:
Rineka Cipta.
Juhairiyah._______.
Administrasi Sarana dan Prasarana
Pendidikan. Probolinggo: _____.
Erdawati, Ety .
2008. Administrasi Pendidikan.
Probolinggo: ______.
Daryanto, M. 2001.
Administrasi Pendidikan. Jakarta:
Rineka Cipta.
Hendyat, Soetopo dkk. 1982. Pengatar Operasional Administrasi Pendidikan. Surabaya:
Usaha Nasional.
